Posisi Buntut “Mutu Pendidikan Indonesia”

Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, mengamanatkan untuk mengalokasikan 20 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebagai anggaran pendidikan nasional. Pada tahun 2014, anggaran pendidikan ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 368,899 triliun.
Anggaran yang sangat besar ini, tentunya harus bisa memberikan timbal balik yang positif terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Namun, kenyataannya mutu pendidikan di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Mengutip berita kompas (13/05/2014), “Berdasarkan penilaian Pearson pada 2014, Indonesia menduduki posisi terakhir dari 40 negara. Mutu pendidikan Indonesia masih kalah dari Meksiko (39), Brasil (38), dan Thailand (35). Sementara posisi lima besar diduduki oleh negara Korea Selatan, Jepang, Singapuran, Hongkong, dan Finlandia.”
Krusial, jika dengan anggaran yang dialokasikan sangat besar, tetapi mutu pendidikan masih berada pada posisi buntut. Hal ini harus menjadi perhatian dan pemikiran yang serius baik oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Serta yang paling utama, harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.
Ada yang menarik dari kebiasaan peraih posisi lima besar mutu pendidikan tersebut. Kebiasaannya berupa budaya akuntabilitas yang kuat, masyarakat sangat menghargai guru dan sekolah. Menurut McAshan (1983), akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.
Menurut hemat penulis, kebiasaan yang dilakukan oleh kelima negara tersebut patut ditiru oleh pemerintah Indonesia. Disadari atau tidak, pemerintah Indonesia sebenarnya kurang menghargai keberadaan guru. Berdasarkan statusnya guru dibedakan menjadi dua, yakni guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru non PNS (honorer).
Kalau untuk guru PNS sendiri dimungkinkan telah mendapatkan penghargaan, melalui pemberian tunjangan profesi (sertifikasi). Tetapi, bagi guru berstatus non PNS adakah bentuk penghargaan dari pemerintah?
Belum lama ini penulis membaca berita surat kabar Pikiran Rakyat (08/05/2014), tentang kelayakan upah guru honorer. Kurang lebih isi dari berita tersebut adalah “Ribuan guru Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini (TK-PAUD) di Kabupaten Majalengka belum mendapatkan upah yang layak, sebagian besar dari mereka hanya mendapatkan honor dari sekolahnya antara Rp 25 ribu hingga Rp 200 ribu/bulan bahkan ada yang tidak sama sekali.”
Sungguh ironis sekali, apabila upah yang diberikan kepada guru honorer dibandingkan dengan pengabdiannya dalam turut serta membantu tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdiannya yang selama ini pantas diacungkan jempol. Dan mungkin yang pantas disebut sebagai “Pahlawan tanpa tanda jasa” di zaman sekarang ini adalah guru honorer.
Meskipun dengan upah yang tak layak, guru honorer tetap sabar dalam melakukan rutinitasnya. Sabar dalam mendidik dan mengajar siswa agar menjadi seseorang yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa, serta sabar dalam menahan diri untuk tetap bertahan menjadi guru honorer.
Sempat terlintas dari pikiran penulis, apakah ada akibat yang ditimbulkan dari kurangnya penghargaan dan pengakuan pemerintah tersebut terhadap posisi buntut “mutu pendidikan Indonesia”? Jika memang ada. Sudah sepantasnya pemerintah berfikir dan menggunakan sebagian anggaran pendidikan nasional untuk menyejahterakan guru honorer. Minimal upah yang diberikan kepada guru honorer sesuai dengan UMR dari setiap masing-masing daerah. Dengan begitu, diharapkan jiwa kependidikannya meningkat kembali dan mampu meningkatkan pula mutu pendidikan di Indonesia. Semoga… 
(Ditulis : 13 Mei 2014)

Artikel Terkait

Posisi Buntut “Mutu Pendidikan Indonesia”
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!

loading...