Kebijakan Kurikulum yang Membingungkan

loading...
loading...
Seiring masih banyaknya sekolah yang tetap melanjutkan Kurikulum 2013, padahal harus kembali ke Kurikulum 2006 (KTSP). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), kembali menerbitkan surat edaran bernomor 233/C/KR/2015 untuk menetapkan sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama satu semester harus kembali ke KTSP. Hal ini sebagai bentuk kebijakan, bahwa Kurikulum 2013 hanya boleh diterapkan di sekolah uji coba (Pikiran Rakyat, 23/01/2015).
Seperti yang ditegaskan oleh Mendikbud, Anies Baswedan, bahwa di luar sekolah uji coba itu tidak boleh ada yang melanjutkan Kurikulum 2013 sampai dengan akhir tahun dan semuanya harus kembali memakai KTSP. Untuk memperkuat kebijakannya tersebut, Kemendikbud akan menerbitkan surat edaran yang telah ditandatangi oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Dirjen Pendidikan Menengah pada tanggal 19 Januari 2015.
Tentunya, kebijakan tersebut bisa mengakibatkan kebingungan bagi guru dan murid yang telah terlanjur melanjutkan Kurikulum 2013. Pasalnya, berdasarkan isu yang berkembang, keberlanjutan pelaksanaan Kurikulum 2013 juga berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerahnya sendiri dengan mempertimbangkan sisi negatif dan positifnya. Guru akan bingung, kebijakan mana yang harus ditaati? Apalagi, pembelajaran di semester dua telah berjalan beberapa pekan. Sementara murid akan bingung, kenapa pembelajaran selalu berubah-ubah?
Dengan begitu, kebingungan yang dialami oleh guru dan murid setidaknya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Kemendikbud untuk mengijinkan sekolah tersebut sampai tahun ajaran 2014/2015 berakhir. Dikhawatirkan, efek dari terjadinya kurikulum yang berubah-ubah adalah hilangnya arah pembelajaran di sekolah. Sehingga, pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi tidak maksimal.
Selain itu, bisa memunculkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia pendidikan. Pasalnya, kisruh yang sedang terjadi dalam dunia politik pasca terbentuknya pemerintahan baru, tidak dimungkiri menjadi alasan bagi masyarakat untuk memandang apabila berubah-ubahnya kurikulum adalah imbas dari politik tersebut. Padahal, terlepas dari benar apa tidaknya pandangan tersebut, Kemendikbud memiliki alasan tersendiri mengapa harus mengembalikan ke KTSP.
Namun, karena masyarakat selaku orang tua siswa tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Hanya pihak sekolah dan instansi terkait yang mendapatkan penjelasan, itu pun melalui surat edaran dan belum tentu mereka bisa menjelaskan kepada orang tua apabila ada yang menanyakannya. Apalagi, jika pembelajaran Kurikulum 2013 telah dilakukan dalam beberapa pekan. Dengan materi, sumber belajar, dan pendekatan pembelajaran yang berbeda dari keduanya, membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Sehingga, munculnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia pendidikan saat ini merupakan suatu kewajaran.
Sebenarnya, masalah kurikulum bukanlah yang utama dalam mencapai tujuan pendidikan, yang terpenting adalah guru sebagai petugas di lapangan memahami tentang kurikulum mana yang cocok digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi di lingkungan sekolahnya. Sudah menjadi resiko, jika dari dua kurikulum yang diberlakukan secara serentak, akan dipilih salah satu yang paling sesuai dengan daerahnya.
Dalam hal ini, tentunya kebijakan yang diambil oleh Kemendikbud harus bersifat bijak. Jangan sampai, kebijakan tersebut merusak rasa kepercayaan diri guru maupun murid yang telah terlanjur melanjutkan Kurikulum 2013. Biarkanlah mereka tetap melanjutkannya, selama mereka enjoy dan tidak mengalami kesulitan, paling tidak sampai tahun ajaran 2014/2015 berakhir.

Ket : Tulisan dibuat pada tanggal 25 Januari 2015
loading...

Artikel Terkait

Kebijakan Kurikulum yang Membingungkan
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!