NADI GURU BLOG

Menyambut Baik Ditjen Guru

Posted by Dede Taufik on Wednesday, 7 October 2015

Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru, secara resmi dibentuk sebagai direktorat baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini berdasarkan kebutuhan khusus untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan guru. Pembentukan Ditjen Guru, tertuang dalam peraturan presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2015.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, tumpuan harapan dalam meningkatkan mutu pendidikan berada pada guru. Peserta didik menyukai atau bahkan membenci suatu mata pelajaran, bisa bergantung pada karakter dan kompetensi dari gurunya. Ini menjadi alasan bagi pemerintah untuk secara khusus membentuk Ditjen guru.
Peran dan fungsi dibentuknya Ditjen tersebut, ke depannya bertujuan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam bidang pembinaan guru, pendidikan lain, dan tenaga kependidikan. Selain itu, menyusun rencana kebutuhan, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan.
Pembentukan Ditjen yang khusus menangani guru, disambut baik oleh ketua umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI), Sulistiyo, dengan harapan bisa mengurus persoalan tentang guru secara fokus. Sehingga, dapat melaksanakan peningkatan mutu pendidikan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Tentunya, agar pencairan tunjangan sertifikasi juga bisa berjalan lancar tanpa hambatan yang tidak jelas.
Bagi guru honorer, dibentuknya Ditjen guru menjadi sebuah harapan untuk bisa mendapatkan apresiasi yang layak dari pemerintah. Pasalnya, beban dan tugas sebagai guru honorer sama besar dengan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan, tidak dimungkiri tugasnya lebih berat karena diperbantukan untuk meringankan pekerjaan guru PNS seperti halnya membuat administrasi kelas.
Selain itu, harapan besar pun ditumpukan oleh guru PNS pada Ditjen guru untuk tidak serta merta mempersulit guru dalam berkarir. Seperti halnya pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui Mendikbud Muhammad Nuh, yang mewajibkan pembuatan karya tulis ilmiah. Padahal, para guru tidak mendapatkan pelatihan khusus untuk membuat karya tulis ilmiah yang dimaksud.
Tentunya, kewajiban tersebut menjadi tantangan besar bagi guru, sekaligus mengancam karir guru yang bisa berhenti pada golongan tertentu. Hal ini, mengakibatkan guru-guru merasa keberatan terutama bagi guru Sekolah Dasar (SD) yang tugasnya sangat besar. Yaitu, menciptakan karakter awal positif pada peserta didik agar memiliki akhlak mulia, yang perlu adanya kesabaran dan perhatian khusus. Selain itu, guru SD menjadi guru borongan yang dituntut harus menguasai semua mata pelajaran dan menguasai berbagai strategi atau teknik pembelajaran yang efektif dari setiap mata pelajaran.
Dengan begitu, hadirnya Ditjen guru pada masa pemerintahan Joko Widodo melalui Mendikbud Anies Baswedan. Diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan guru yang selama ini seringkali terjadi. Persoalan tentang berkembangnya isu kalau kompetensi guru di Indonesia masih rendah, penempatan guru yang tidak merata antara di kota dan di daerah, dan ironisasi kesejahteraan guru honorer dengan tugas terhormatnya dalam menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.
Semoga menjadi prioritas utama dari Ditjen guru, sehingga guru yang berperan penting dalam penyiapan masa depan bangsa, bisa bertugas sesuai dengan peran dan fungsinya. Sehingga, mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia menuju Indonesia yang mermartabat di masa akan datang. 

Previous
« Prev Post

Related Posts

09:53:00

0 komentar:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!