Menyoal Asas-asas Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

loading...
loading...
Semenjak adanya sertifikasi, profesi guru kini menjadi salah satu profesi yang diidolakan. Hal ini bisa terlihat dengan terus meningkatnya para lulusan sarjana pendidikan dan berbagai universitas tak sedikit yang membuka fakultas keguruan. Bahkan semenjak adanya sertifikasi pula, profesi guru kini menjadi sorotan publik. Baik oleh pemerintah, profesi lain, maupun masyarakat yang semakin kritis menilai kinerja guru.
Sebagian besar guru yang telah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) terus berlomba-lomba agar bisa tersertifikasi. Salah satu contoh, misalnya rela melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Dan mungkin mencari lembaga pendidikan yang bisa mempercepat waktu pendidikannya tersebut. Agar angka kreditnya terpenuhi, mereka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Selain itu, bagi guru yang gemar menulis menunjukkan eksistensinya dengan mempublikasikan tulisannya di majalah pendidikan dan surat kabar (koran).  
Penyaluran tunjangan profesi guru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam PMK tersebut disebutkan jika penyaluran tunjangan profesi guru dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, yaitu pertiga bulan sekali. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata, terdapat tiga asas dalam penyaluran tunjangan profesi guru, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Tepat sasaran yaitu disalurkan kepada guru yang berhak. Maksudnya, diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan seperti memenuhi kewajiban 24 jam tatap muka. Selain itu, kualifikasi pendidikan (ijazah) harus linier dengan tugas yang diembannya. Misalnya, bagi guru sekolah dasar (SD) memiliki ijazah dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
Tepat jumlah yaitu disesuaikan dengan jumlah satu kali gaji pokok. Dalam hal ini, bagi guru PNS gaji pokoknya memiliki perbedaan karena berdasarkan pangkat atau golongannya. Sementara bagi guru swasta, disesuaikan dengan gaji inpassing (penyetaraan gaji swasta ke PNS) dan jika belum inpassing, gajinya ditetapkan sebesar 1,5 juta rupiah.
Tepat waktu yaitu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi guru PNS, penyalurannya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dana transfer daerah. Sementara bagi guru non-PNS, penyalurannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Permasalahan yang terjadi di lapangan, masih banyak guru yang tidak mengetahui ketiga asas dalam penyaluran tunjangan tersebut. Tak menutup kemungkinan, guru SD yang memiliki ijazah S1-nya bukan kualifikasi PGSD tetapi guru bidang. Misalnya, pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Olahraga, dan pendidikan lainnya. Hal tersebut pastinya akan merugikan guru itu sendiri.
Sebagaimana isu yang berkembang, jika guru yang pendidikannya tidak linear harus mengikuti pendidikan lagi. Dan konon katanya, harus mengikuti pendidikan pada “proyek pemerintah”. Padahal guru yang kini pendidikannya dinyatakan tidak linier, sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Dalam artian, mereka berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi atau profesi. Kalau mau dipermasalahkan, harusnya dilakukan sejak awal penyeleksian administrasi dahulu dengan tidak meloloskannya menjadi guru bersertifikasi.
Dengan begitu, nampaknya segala kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah harus bisa sampai kepada guru. Agar, setiap guru memahaminya secara seksama dan jika ada permasalahan yang terjadi. Ia akan menerima segala sesuatunya dengan penuh rasa tanggungjawab. Tak terkecuali, berkenaan dengan informasi atas asas-asas penyaluran tunjangan profesi terhadap guru. 
loading...

Artikel Terkait

Menyoal Asas-asas Penyaluran Tunjangan Profesi Guru
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!