Menyoal Liberalisasi Profesi Guru

loading...
loading...
Illah Sailah, sebagai Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti menyatakan, saat ini tidak ada pembahasan di negara-negara anggota ASEAN untuk meliberalisasi profesi guru. Semua negara ASEAN masih menguatkan posisi guru dan Indonesia sendiri sedang melakukan pemerataan di daerah terpencil dan perbatasan. Apabila hal ini tidak dilakukan, kemudian liberalisasi profesi guru diberlakukan di masa depan. Maka, tidak menutup kemungkinan ke depannya daerah tersebut akan diisi oleh pengajar asing (Pikiran Rakyat, 18/02/2015).
Pernyataan di atas, menarik sekali untuk ditanggapi oleh kita semua selaku guru. Pasalnya, apabila liberalisasi benar-benar diberlakukan bagi profesi guru bisa menjadi sebuah ancaman terhadap guru yang ada di Indonesia, terutama bagi guru honorer. Hal ini berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak guru honorer yang berharap untuk segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, harapan tersebut seolah tidak ada perhatian dari pemerintah secara nyata. Hanya pemberian janji-janti palsu yang terdengar manis, tetapi realisasinya jauh dari apa yang dijanjikan.
Tentunya hal ini berdasarkan perhatian penulis berdasarkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang seringkali lebih mengapresiasi bangsa lain ketimbang bangsanya sendiri, dikhawatirkan terjadi pula dalam kancah pendidikan. Salah satu contoh misalnya, masyarakat kita tergila-gila dengan tayangan Mahabharata dari India. Tayangan yang mengisahkan tentang pewayangan tersebut, mampu menghipnotis masyarakat kita untuk mengidolakan pemerannya, hingga akhirnya terus diundang untuk mengisi beberapa acara televisi yang ada di Indonesia.
Contoh di atas, hanya sebagian kecil bentuk apresiasi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia terhadap karya dari luar. Hal tersebut, tidak dimungkiri bisa terjadi pada profesi guru yang nantinya lebih memilih guru dari luar ketimbang dalam negeri. Rasa khawatir, timbul pada diri guru honorer merupakan hal yang wajar. Pasalnya, persaingan dalam profesi guru akan semakin ketat, bukan hanya dengan guru-guru honorer dari dalam saja melainkan dengan calon guru yang berminat dari luar negeri.
Beberapa saran yang bisa penulis sampaikan, untuk menanggapi persoalan liberalisasi profesi guru. Pertama, sebaiknya profesi guru jangan diliberalkan, lebih baik menggunakan tenaga dari bangsa asli dengan memanfaatkan guru-guru honorer untuk diangkat menjadi PNS. Kedua, menggencarkan program-program sarjana mendidik untuk mengisi kekosongan guru di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Ketiga, jika liberalisasi profesi guru akan dilakukan, harus menerapkan aturan khusus yang ketat bagi bangsa lain yang berminat menjadi guru di Indonesia.
Alasannya, seiring dengan tugas guru adalah mengajar dan mendidik. Melalui tugas tersebut, guru berkewajiban menciptakan peserta didik yang berkarakter dan bisa melestarikan ciri khas budaya Indonesia, khususnya budaya yang berada di daerahnya sendiri. Secara otomatis, guru dituntut untuk memahami dan menguasai budaya tersebut agar bisa mentransfernya kepada seluruh peserta didik. Sehingga, diharapkan mereka bisa tetap menjaga dan melestarikan budaya tersebut sebagai ciri khas tersendiri meskipun di tengah era modern. Oleh karena itu, profesi guru harus tetap diisi oleh orang-orang yang berasal dari negara sendiri dan tidak perlu diliberalkan meskipun telah memasuki era globalisasi. 
loading...

Artikel Terkait

Menyoal Liberalisasi Profesi Guru
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!