Sertifikat Bodong dalam PPDB

loading...
loading...
Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2015, setidaknya terdapat dua jenis seleksi yaitu melalui seleksi akademis dan non-akademis. Pada jalur akademis, kriteria utama yang digunakan berupa nilai Ujian Nasional (UN) dan ada pula yang ditambah dengan nilai Ujian Sekolah (US) yang disebut dengan passing grade. Sementara pada jalur non-akademis dibagi menjadi dua jalur.
Pertama, jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi warga miskin atau kurang mampu. Kedua, jalur apresiasi prestasi yang diperuntukan bagi peserta didik yang berprestasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), olahraga, kesenian, dan keagaamaan secara perorangan. Lingkup prestasinya pada kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga/organisasi yang memiliki organisasi di tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi dan pusat.
Kedua jalur tersebut tak bisa dimungkiri telah dimanfaatkan oleh calon peserta didik dan orangtuanya untuk melakukan berbagai kecurangan. Pada jalur afirmasi, orangtua yang mampu rela berpura-pura menjadi masyarakat miskin atau tidak mampu dengan meminta surat keterangan kepada pihak yang berwenang. Begitu pula dengan jalur prestasi, tak luput dari kecurangan yaitu nekad membuat sertifikat bodong.
Dalam hal ini, seperti ditemukannya sertifikat bodong dalam proses PPDB oleh Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) di salah satu sekolah Kota Bandung. Sebuah sertifikat yang dimanfaatkan untuk mengisi jalur prestasi yang disediakan oleh sekolah yang bersangkutan. Tentunya dengan menggunakan nilai tertinggi agar bisa lolos seleksi administrasi.
Sebagaimana informasi yang dilansir dari media cetak (Pikiran Rakyat, 19 Juni 2015), jika seleksi yang hanya berdasarkan dokumen prestasi siswa tidak bisa menggambarkan kemampuan sesungguhnya. Sehingga, dimanfaatkan oleh sejumlah pendaftar di tingkat SMA/SMK maupun SMP untuk menggunakan sertifikat bodong. Seperti halnya yang terjadi di SMA Negeri 9 Bandung.
Dahman Hadiyanto, juru bicara SMA Negeri 9 Bandung menyatakan kalau pendaftar tersebut melampirkan sertifikat Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kota Bandung dalam cabang olah raga basket. Untuk memastikan jika sertifikat itu asli atau tidaknya, panitia PPDB telah memanggil siswa tersebut bersama orangtuanya. Hasilnya, mereka mengakui apabila sertifikat yang dilampirkan untuk jalur prestasi tersebut tidaklah asli dan mereka memilih untuk mengundurkan diri.
Bagi sekolah, adanya jalur prestasi sebenarnya bisa memberikan keuntungan tersendiri dalam merekrut peserta didik yang berkualitas. Maksudnya, peserta didik telah memiliki potensi sesuai dengan bidangnya yang dibuktikan dengan piagam penghargaan atau sertifikat. Tentunya, jalur prestasi ini harus benar-benar dijaga dengan ketat agar tidak bisa dijebol oleh berbagai tindakan kecurangan, termasuk penggunaan sertifikat bodong.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan sertifikat bodong pada jalur prestasi adalah dengan melakukan ujian praktik secara langsung. Hal demikian perlu dilakukan oleh sekolah, meskipun tidak terdapat dalam peraturan Wali Kota tentang PPDB. Alasannya, agar jalur prestasi bisa berfungsi sesuai dengan harapan untuk merekrut siswa berprestasi sesuai dengan keunggulan yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah.
Dengan demikian, proses PPDB bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak merugikan pihak manapun. Apalagi, penyelenggaraan PPDB tahun 2015 memiliki empat asas, yaitu objektif (sesuai aturan), transfaran (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), dan berkeadilan. Sehingga, masyarakat dan pihak sekolah ke depannya akan berjalan secara harmonis karena telah mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan. Semoga...
Ket : Tulisan ini dibuat pada Tanggal 20 Juni 2015 
loading...

Artikel Terkait

Sertifikat Bodong dalam PPDB
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!