NADI GURU BLOG

UN/EN dan Ujian Kejujuran Sekolah

Posted by Dede Taufik on Saturday, 10 October 2015

Berubahnya nama Ujian Nasional (UN) menjadi Evaluasi Nasional (EN). Tidak terlepas dari pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh yang digantikan oleh Anies Baswedan. UN/EN, bukan lagi sebagai syarat utama penentu kelulusan siswa. Hal itu berdasarkan kebijakan yang diputuskan oleh Kemendikbud, untuk mengembalikan kewenangan sekolah dalam menilai kelulusan peserta didiknya.
Oleh karena itu, kewenangan pihak sekolah untuk meluluskan peserta didiknya merupakan bentuk ujian kejujuran sekolah. Jujur atau tidaknya sekolah, dapat terlihat dari perbedaan nilai yang signifikan antara nilai yang tertera pada raport dengan hasil UN/EN. Apabila hal itu terjadi, berarti kejujuran sekolah dapat dipertanyakan. Tentunya, tidaklah mudah bagi sekolah dalam menjalankan kewenangannya tersebut. Pasalnya, hasil UN/EN tetap penting untuk dijadikan sebagai alat pemetaan pendidikan di Indonesia.
Kendati demikian, nilai kejujuran harus dipegang teguh oleh pihak sekolah. Jangan sampai nilai tersebut diabaikan demi seluruh siswanya lulus dari sekolah. Masalah kejujuran, saat ini telah menjadi sikap yang dipandang sebelah mata. Setiap orang tahu, bahwa kejujuran merupakan modal besar untuk menggapai kesuksesan. Namun, seringkali dalam pelaksanaannya menjadi maya karena maksud dan tujuan tertentu.
Sekolah, dipandang sebagai wahana pencipta karakter bangsa. Masa depan bangsa, dititipkan kepada sekolah melalui pendidikan yang dilakukan oleh guru. Potret pendidikan yang dilakukan oleh guru saat ini, bisa dijadikan sebagai gambaran untuk melihat potret karakter bangsa di masa mendatang. Dalam proses pembelajaran, guru dengan susah payahnya berjuang untuk mendidik dan mengajarkan peserta didik. Agar bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan luas.
Namun pada saat ujian kelulusan, perjuangan tersebut seringkali dikorbankan demi lulusnya seluruh siswa dengan cara kebohongan. Apalagi pada pelaksanaan ujian tahun-tahun sebelumnya, kebohongan itu dilakukan karena adanya intervensi dari pemerintah. Tujuannya untuk memperoleh persentase tinggi dari kelulusan ujian, hingga bisa mencapai seratus persen. Hal ini berkaitan dengan rasa gengsi dari setiap kepala daerah, apabila dalam daerahnya terdapat siswa yang tidak lulus ujian.
Dengan begitu, ujian kejujuran sekolah merupakan tantangan yang bisa dianggap berat bagi sekolah. Taruhannya adalah nama baik sekolah tersebut. Apabila terdapat beberapa siswa yang tidak lulus sekolah, karena memang belum layak lulus. Pandangan miring bisa timbul dari orang tua, yang menganggap bahwa sekolah tersebut tidak berkompeten. Orang tua akan merasa dikecewakan, apalagi jika memang anaknya rajin sekolah dan baik perilakunya.
Sementara jika semuanya diluluskan, namun kenyataannya dalam kompetensi pedagogiknya masih rendah. Sekolah tersebut bisa ditegur oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Pasalnya, LPMP mengharapkan hasil yang didapat oleh siswa merupakan hasil kerja keras sendiri yang akan dijadikan sebagai data rill untuk melihat mutu pendidikan secara merata. Oleh karena itu, dimungkinkan LPMP akan melalukan pengawasan yang ketat terhadap kejujuran sekolah.
Melihat dari fenomena terjadinya kecurangan UN/EN di tahun-tahun sebelumnya, menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah UN/EN di tahun sekarang akan mengalami hal serupa? Atau bisa terbebas dari kecurangan yang telah membudaya? Yang pasti, kelulusan siswa pada pelaksanaan UN/EN yang ditentukan oleh sekolah merupakan ujian bagi kejujuran sekolah.
Ket : Tulisan ini dibuat tanggal 5 Februari 2015 

Previous
« Prev Post

Related Posts

14:28:00

0 komentar:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!