Antara KIP dan Siswa Miskin

loading...
loading...
Siswa yang keluarganya tergolong miskin, biasanya rentan mengalami putus sekolah. Untuk itu, pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan harapan bisa menjangkau semua siswa miskin. Agar mereka tetap bisa melanjutkan sekolah sampai dengan wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas) yang telah ditentukan.
Rencananya pemerintah akan menjangkau 25 persen siswa miskin dan rentan miskin. Hal ini seiring dengan bertambahnya anggaran bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Besarnya anggaran yang didapat oleh Kemendikbud, sekitar 7,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2015.
Menurut Zulfadhli, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyarankan Kemendikbud untuk fokus menangani anak-anak yang berada di dalam sekolah. Ke depannya, baru meluas bagi anak-anak di luar sekolah yang dananya dialokasikan dari dana anggaran tahun berikutnya. Sementara Nuroji, masih dari Komisi X DPR, mempertanyakan kesiapan sekolah untuk menampung seluruh siswa putus sekolah, baik yang berhubungan dengan sarana prasarana maupun tenaga pendidiknya.
Menurut hemat penulis, pendidikan bagi anak usia sekolah sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-udang Dasar 1945 dalam pasal 31 yang berbunyi, setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Dengan demikian, masalah kepentingan pendidikan tak bisa ditawar lagi. Meskipun terkendala oleh sarana prasarana, proses pendidikan masih bisa dijalankan. Berhubungan dengan guru, sebenarnya Indonesia ini memiliki stock yang sangat banyak. Bukan hanya calon guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi negeri, melainkan dari swasta pun banyak.
Pertanyaannya justru terbalik, maukah pemerintah memberdayakannya? Pasalnya, masih banyak guru honorer yang memiliki keinginan untuk mengabdikan diri pada negara. Dengan memiliki sekolah yang bisa menampung semua masyarakat miskin untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Namun, karena keterbatasan akses dan pengetahuan, mereka masih menjadikan keinginan tersebut sebatas mimpi.
Padahal, apabila informasi tentang tata cara pembuatan sekolah swasta disosialisasikan kepada mereka. Pasti, mereka akan merealisasikannya dengan tindakan nyata bukan sebatas program maya untuk mendapatkan dana. Namun, saat ini harapan besar tetap dipercayakan pada program KIP. Semoga program ini, benar-benar bisa mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Sehingga, menciptakan bangsa Indonesia yang pintar secara pengetahuan dan baik akhlaknya. 
loading...

Artikel Terkait

Antara KIP dan Siswa Miskin
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!