Menyoal Pentingnya Rekrutmen PNS Guru

Cpns Guru
NadiGuru-Informasi surat kabar “republika” edisi 23 Desember 2014, berkenaan rekrutmen Guru PNS lebih penting, menarik untuk diperbincangkan kembali dan diaminkan oleh kalangan guru, khususnya guru Non-PNS (honorer). Dalam informasi tersebut disebutkan pelaksanaan rekrutmen staf pengajar PNS dinilai lebih penting dilakukan daripada hanya penataan dan pemerataan guru (PPG). Sebab, setiap tahunnya jumlah guru PNS pasti berkurang karena pensiun.
Jujur saja, semua calon guru atau guru honorer merasa terkejut ketika mendengar isu moratorium CPNS yang akan diberlakukan selama lima tahun sepanjang pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi, bagi guru honorer yang kini usianya telah menginjak kepala tiga, harus rela untuk mengubur dalam-dalam impiannya untuk menjadi PNS karena syarat yang diberlakukan biasanya usia maksimal adalah 35 tahun.  
Pada dasarnya, penulis sangat setuju dengan pernyataan Febri Hendri, peneliti dari ICW (Indonesia Corruption Watch) yang menyatakan “lebih baik melakukan rekrutmen guru PNS baru”. Daerah yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ICW yaitu, Kabupaten Garut dan Kabupaten Buton. Hasil penelitiannya sama yaitu kedua daerah tersebut membutuhkan rekrutmen PNS guru karena masih kekurangan guru, terutama di daerah terpencilnya.  
Meskipun yang dijadikan sampel oleh ICW hanya dua, tetapi itu bisa menggambarkan kondisi dan situasi yang serupa di daerah lainnya. Daerah lain pun tak menutup kemungkinan sangat membutuhkan rekrutmen PNS guru. Permasalahan sebenarnya yang seringkali penulis dengar, di sekolah itu bukan masalah kekurangan gurunya melainkan masalah kekurangan guru PNS. Pasalnya, hampir di setiap sekolah, baik di pedesaan maupun di perkotaan itu terdapat guru honorer yang membantu sehingga kekurangan guru dapat diantisipasi oleh guru honorer tersebut.  
Ironisnya, pemerintah seolah-olah dengan sengaja menutup mata dan telinga untuk memperhatikan kesejahteraan bagi guru honorer. Padahal, apabila dianalisa secara bijak oleh pemerintah, keberadaan guru honorer tersebut sangat membantu keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Namun, timbal balik dari pemerintah sangatlah minim, mereka hanya mendapatkan upah sekitar 100-300 ribu rupiah perbulan. Itu pun bukan langsung dari pemerintah, tetapi hasil dari kebijakan kepala sekolah yang upahnya dibayarkan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).  
Kendati demikian, para guru honorer tetap sabar dan ikhlas menjalankan rutinitasnya sebagai guru untuk mengajar dan mendidik siswa-siswinya agar menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak. Menurut penulis, gelar yang cocok disematkan pada guru honorer saat ini adalah “pahlawan bangsa tanpa tanda jasa” sesuai dengan lirik hymne guru sebelum mengalami perubahan pada redaksi kalimatnya menjadi “pahlawan pembangun insan cendikia”.
Sesungguhnya, informasi yang diberikan oleh “republika” ini sangat bermanfaat bagi guru honorer maupun calon guru yang sedang menjalani pendidikannya. Setidaknya bisa memunculkan kembali harapan dan impian mereka yang telah terkubur untuk bisa mengabdikan diri kepada Negara dengan menyandang status PNS. Mudah-mudahan saja, informasi tentang rekrutmen guru PNS lebih penting daripada PPG yang dihasilkan dari penelitian ICW tersebut bisa direspon dengan positif oleh pemerintah. Sehingga, kualifikasi tenaga guru tidak termasuk dalam moratorium CPNS selama pemerintahan Jokowi-JK. Semoga… 

Artikel Terkait

Menyoal Pentingnya Rekrutmen PNS Guru
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!

loading...