Konsep dan Sistem Kepemimpinan dalam Islam

loading...
loading...
Kepemimpinan dalam Islam

Nadi Guru - Sahabat pembaca Nadi Guru dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih banyak karena menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke blog yang sederhana ini. Kali ini, kita akan sharing seputar konsep dan sistem kepemimpinan dalam Islam. Awal kata saya berharap mudah-mudahan artikel ini bisa memberikan manfaatnya, tentunya untuk menambah wawasan kita. 

A. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam
Dalam bahasa, kata “Imamah” berarti; “Kepemimpinan”, seorang yang mengemban kepemimpinan suatu kelompok orang maka ia itu disebut “Imam”, baik ia di jalan yang benar ataupun batil. Demikian dalam Al-Quranul-Karim telah menggunakan kata ini “A’immatal-kufr”  berkenaan dengan para pemimpin kafir, demikian juga bagi seorang yang diikuti sholat dibelakangnya disebut “imam jamaat”.
Tetapi dalam istilah ilmu usulu-din : “Imamat mempunyai makna: “Kepemimpinan menyeluruh dan meliputi atas jamaah Islam dalam seluruh perkara agamawi dan duniawi”. (Penyebutan kata Duniawi di sini hanya menunjukan keluasan jangkauan kepemimpinan, kalau tidak demikian, maka tidak ada arti apa-apa, sebab pengaturan urusan duniawi masyarakat Islam adalah sebagai bagian dari urusan agama Islam itu sendiri).
Dalam pandangan mazhabul Hak, kepemimpinan yang demikian, akan berotoritas Islami ketika ia berdasarkan ketetapan Allah Taala. Oleh karenanya seorang yang pada aslinya mempunyai kedudukan imamah (bukan niabah/timbalan/wakil), maka ia akan terjaga dari segala kesalahan dalam menerangkan ahkam dan ma’rifat-ma’rifat/ pengenalan-pengenalan Islami, dan juga ia akan terjaga dari segala dosa.
Pada kenyataannya para imam, memiliki semua apa yang tertetapkan bagi Rasulullah saw kecuali kenabian, maka penjelasan mereka berkenaan dengan hakekat, ahkam dan ma’arifat Islam akan menjadi hujjah artinya perintah, larangan dan ketetapan-ketetapan mereka dalam berbagai perkara kenegaraan mempunyai hukum wajib untuk ditaati oleh umat Islam.
Dengan demikian, secara berurut perbedaan mazhabul-Hak dan mazhabul-Batil dalam masalah “Imamah” dapat dilihat dalam tiga masalah berikut:
  1. Hendaknya Imam itu harus ditetapkan oleh Allah swt.
  2. Hendaknya Imam itu harus memiliki ilmu laduni dan terjaga dari segala kesalahan.
  3. Hendaknya Imam itu harus terjaga dari segala dosa/ maksum.
Baca juga : Kriteria Pemimpin dalam Islam
Namun, bukan berartikan memiliki kemaksuman/ keterjagaan dari segala dosa dan kesalahan bagi seseorang itu, memastikan sama dengan ia memiliki maqam keimamahan, karena berdasarkan keyakinan mazhabul-Hak; Hadhrat Fathimah Zahro as, juga sebagai pribadi yang maksum sekalipun demikian, beliau tidak memiliki maqam ke-imamahan, demikian juga hadhrat Mariam as, memiliki maqam kemaksuman bahkan mungkin di antara para aulia Allah yang lain, juga ada yang memiliki makam kemaksuman, namun kita tidak mengenali-nya, karena pengenalan terhadap para pribadi maksum tidak ada jalan lain selain dari pemberitahuan Allah jua. Apalah lagi mereka yang sudah jelas-jelas tidak ada jaminan Allah swt tentang kemaksumannya. Maka bagaimana mereka telah menduduki maqam kepemimpinan umat langsung sepeninggal sang Rasul saw/ Khulafau-Rasyidin dalam sejarah umat Islam, dapat dibenarkan?.

B. Sistem Pemerintahan Islam
Sistem pemerintahan (politik) Islam sangat jauh berbeda dengan sistem politik, ideologi-ideologi dan isme-isme akal manusia. Islam memiliki tafsiran dan bentuk yang khusus dan istimewa tentang pemerintahan. Tafsirannya jauh lebih bijaksana dan adil daripada ajaran-ajaran lainnya. Hal ini mungkin tidak jelas kalau kita bandingkan dengan pemerintahan umat Islam yang ada di dunia hari ini. Sebab bagi saya negara-negara umat Islam hari ini tidak menjalankan Islam yang syumul (menyeluruh). Mereka tidak mengikuti jejak sejarah kegemilangan Islam di zaman Rasul dan Khulafaur Rasyidin serta Salafussoleh.
Sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang menggunakan Al Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam semua aspek hidup, seperti dasar undang-undang,  mahkamah perundangan, pendidikan, dakwah dan perhubungan, kebajikan, ekonomi, sosial, kebudayaan dan penulisan, kesehatan, pertanian, sain dan teknologi, penerangan dan peternakan. Dasar negaranya adalah Al Quran dan Sunnah. Para pemimpin dan pegawai-pegawai pemerintahannya adalah orang-orang baik, bertanggung jawab, jujur, amanah, adil, faham Islam, berakhlak mulia dan bertakwa. Dasar pelajaran dan pendidikannya ialah dasar pendidikan Rasulullah, yang dapat melahirkan orang dunia dan orang Akhirat, berwatak abid dan singa, bertugas sebagai hamba dan khalifah Allah.
Sistem ekonominya bersih dan adil. Suci dari riba, monopoli, penindasan, penipuan dan hal haram lainnya. Pembagiannya adil menurut keperluan untuk kemudahan, kewajiban, kedudukan dan bidang seseorang. Sistem sosialnya bersih dari kemungkaran dan maksiat terang-terangan. Setiap orang dihormati hak asasinya serta diberi peluang untuk melaksanakan hak-hak asasi masing-masing sesuai dengan bakat dan kebolehannya. Sistem ketentaraan berjalan atas disiplin Islam. Kebudayaan dan adat-istiadat dibenarkan berbagai asalkan semuanya tidak bertentangan dengan Islam.
Pelantikan presiden ada caranya tersendiri, cara yang adil dan tepat. Berbeda dengan cara demokrasi dan revolusi serta cara diktator. Sistem syura juga tersendiri, unik dan harmoni. Segalanya jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam syura sekuler.
Demikianlah seterusnya dalam mengelola hal-hal pengobatan, rumah tangga, alat-alat perhubungan, media cetak dan elektronik, jalan raya, pertanian dan segala-galanya adalah mengikuti cara hidup Islam. Politik atau pemerintahan Islam sebenarnya bukan saja karena orang-orangnya adalah Islam. Tetapi yang lebih utama dari itu adalah pengisiannya dengan program-program yang bersifat Islam. Tanpa ciri-ciri ini,  syariat Allah tidak akan muncul di atas muka bumiNya walaupun nama dan slogan pemerintahan Islam diserukan.
Kita lihat di Pakistan, Islamic Country, katanya mengambil Al Quran dan Hadist sebagai dasar perlembagaan dan perundangan serta pemerintahan negaranya. Bukankah negaranya itu merupakan negara yang rendah martabat kedudukannya di mata dunia? Mengapa?
Itu adalah karena Islam cuma pada nama dan slogan, tetapi tidak dalam praktisnya. Ekonominya kapitalis, pendidikan sekuler, politik demokrasi, sosialnya ala Barat dan lain-lain, semuanya itu dilabelkan dengan nama Islam. Orang miskin menonjol kemiskinannya, yang kaya terlalu kaya. Akibat mencampurkan minyak dan air dan macam-macam campuran lagi, terjadi satu campuran yang tidak terpakai. Jadilah Pakistan negara yang sangat memalukan untuk dikatakan sebuah negara Islam.
Demikianlah sama halnya dengan negara Islam yang lain, yang tidak mengisi pemerintahan dengan pemerintahan Islam, hingga negara-negara itu bukan saja tidak cantik dan indah tetapi menyedihkan dan memalukan untuk diakui sebagai Negara Al Quran dan Sunnah, Negara Allah dan Rasul. Bukannya mudah untak membangunkan Negara Islam seperti yang Allah inginkan. Tidak semudah yang difikirkan oleh pejuang-pejuang Islam hari ini. Jika dipandang, tapak Negara Islam ialah sebuah thoifah yang ciri-cirinya bagaikan bayangan  Negara Islam. Thoifah yang menzahirkan kebenaran dengan semua sistem lslam itu dilaksanakan secara syumul. Untuk membangun thoifah, tapak Negara Islam itu, ada satu kaedah khusus yang unik dan tersendiri, jauh berbeda dengan kaedah-kaedah yang dipakai oleh manusia-manusia di abad ini.

Dalam Islam arti ulil amri atau pemerintah itu banyak tafsirannya, diantaranya:
  • Ulil amri diartikan dengan para ulama yang amilin, ulama yang kewibawaannya dihormati orang banyak.
  • Ulil amri yang diartikan dengan ahlul halli wal 'aqdi.
  • Ulil amri yang diartikan dengan orang-orang yang berkuasa didalam sebuah negeri atau sebuah negara.
  • Ulil amri yang dimaksudkan dengan pemimpin-pemimpin jemaah Islam, dan lain-lain.

Sumber rujukan:
  • Tim Dosen SPAI UPI, 2008. “Panduan Seminar Pendidikan Islam dan Lembar Kerja Mahasiswa” Value Press. Bandung.
  • Firdaus, Endis. 2006. Imam Perempuan : Dekonstruksi Perspektif Gender
  • Keniscayaan Kontekstualisasi Politik Ajaran Islam Di Indonesia. Jakarta. Emas Yayasan Pena.
  • Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005, Perempuan Dan Politik, Jakarta Gramedia.
loading...

Artikel Terkait

Konsep dan Sistem Kepemimpinan dalam Islam
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!