Syarat dan Ketentuan Penerbitan NUPTK Terbaru dari Ditjen GTK

NUPTK

Nadi Guru – NUPTK kepanjangan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai kode identitas pendidik atau ‘guru’ yang masih aktif hingga saat ini dengan terdiri dari 16 angka. NUPTK merupakan syarat mutlak untuk guru dan tenaga kependidikan baik yang berada pada satuan pendidikan formal dan juga pendidikan non formal.
Hal itu guna untuk mendapatkan semua layanan, program, dan juga kegiatan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemdikbud).
Atas dasar signifikansi NUPTK tersebut, Ditjen GTK Kemdikbud menerbitkan surat terkaittentang Penerbitan NUPTK untuk Guru atau Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK/PTK) pada Satuan Pendidikan Formal maupun non-Formal.
Surat yang bernomor 14652/B.B2/PR/2015, yang diterbitkan tertanggal 28 Desember2015 tersebut, selain menjelaskan terkait denngan persyaratan dan ketentuan penerbitan NUPTK. Juga dijelaskan pula tentang penonaktifan terhadap NUPTK.
Dokumen yang lebih rincinya bisa diunduh disini 

Informasi yang disebarkan lewat media FB itu pula mendapatkan komentar yang beragam dari para netizen. Di bawah ini adalah 5 komentar yang saya pilih dari komentar yang paling popular pada laman Group FB Kemdikbud (Kamis, 7/1/2016 pukul 21.54 WIB).
  • Ijal Dompu : Persyaratan utk mendapatkan NUPTK itu harus ada yg namax SK BUPATI, lalu bagai mana dgn kita yg hnya SK KEPSEK. Kapan kami bisa mendapatkan NUPTK itu ????
  • Muh Alauddin : Seharusnya pemerintah memperjelas nasib tenaga honorer guru, kalau memang sudah melampaui kapasitas untuk jadi pns guru lebih baik jangan lagi ada honorer yg dterima supya tdk ada yg berharap untuk jadi guru,kemudian perguruan tinggi yg berbasis pendikan sekolah yg orientasinya jadi guru juga dhentikan,supya tdk jadi bahan bisnis ini pendidikan di Indonesia,dan yg pemerintahan harus lakukan adalh tenaga pendidik seperti guru honorer jngn sekdar dijadikan alat untk kepentingan proyek elit pemerintahan.
  • Berti Arung Late : Nasib guru kontrak dan guru honor yg suda bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun suda merintis pendidikan di pedalaman papua dan papua barat smpai saat ini belum di angkat cpns. Dengan mirisnya program guru ggd dari pusat yg akan di sebar secara besar-besaran ke 4 provinsi yg menjadi pertanyaan apakah guru kontrak dan guru honor tidak di akui oleh pemerintah pusat dan akan di kemanakan guru honor dan guru kontrak khususnya di papua dan papua barat?
  • Esron Parjuangan Purba : tolong diperhatikan nasib guru non PNS. Dari swasta juga banyak output yg berhasil. Sungguh miris gaji guru masih di bawah UMP/UMR, padahal tamatan minimal S1(yg buruh saja sesuai UMR/UMP walau tak sarjana).
  • Muh Alauddin : Kemudian berkaitan dngn NUPTK apakah terbitnya harus pake rekomendasi SK Bupati atau bgaimana,ini juga kasi bingung tenaga pendidik,klau menurut sy untk urusan seperti ini Bupati tdk usah dlibatkan,kasi saja Diknas yang urus,mudah2an ini bisa dibaca dan dipahami supaya sistem bisa berjalan dngn baik,kemudian ada kepastian status bagi tenaga honorer,atau klau bisa kasi naik gajinya supaya mereka juga bisa hidup,krn tdk logis ketika guru honorer yg bertugas mencerdaskan anak bangsa digaji tiga ratus ribu perbulan,sy berharap pemerintah peduli dngn kondisi tenaga pendidik yang berstatus honorer.
  • Iank Santo : Dulu ada program padamu tuk mendapat no identitas sementara,,,sekarang sudah tidak ad dikalangan dinas,,,sekarang tuk mandapatkan NUPTK minim syaratny SK bupati/walikota,,setelah program (padamu negeri) ap kita cukup diAkui sekolahan saja???tolong berikn solusiny setelah program itu dHentikan!!!!!!!!! 

 Nah, sekarang bagaimana tanggapan dari Anda? Silahkan tanggapi di bawah artikel ini! Salam sejahtera bagi semuanya…

Artikel Terkait

Syarat dan Ketentuan Penerbitan NUPTK Terbaru dari Ditjen GTK
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!

loading...