NADI GURU BLOG

Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia

Posted by Dede Taufik on Monday, 1 February 2016

Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia
Logo Kementerian Agama Republik Indonesia
Nadi Guru – Assalamualaikum,,, sahabat Nadi Guru yang saha hormati, tahukah Anda bahwa tanggal 3 Januari merupakan hari besar Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia atau disingkat sebagai Kemenag RI. Dahulunya, merupakan Departemen Agama Republik Indonesia yang disingkat sebagai Depag RI.
Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:
  • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan;
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
  • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
  • pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
  • pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Berdasarkan sejarahnya, realitas politik dalam menjelang dan pada masa awal kemerdekaan menunjukkan jika dalam membentuk Kementerian Agama tersebut memerlukan perjuangan tersendiri. Pada rapat besar atau siding Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 11 Juli 1945. Diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin untuk mengadakan sebuah kementerian yang istimewa yakni Kementerian Islamiyah yang menurutnya akan memberi jaminan kepada umat Islam (masjid, langgar, surau, wakaf).
Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), melangsungkan sidang di hari Minggu, tanggal 19 Agustus 1945 guna membicarakan pembentukan kementerian atau departemen, dan usulan tentang Kementerian Agama pun tidak disepakati oleh anggota PPKI. Dari 27 Anggota PPKI hanya enam saja yang menyetujui untuk didirikannya Kementerian Agama.
Beberapa anggota PPKI yang menolak diantaranya adalah Johannes Latuharhary yang mengusulkan kepada rapat supaya masalah-masalah terkait agama diurus oleh Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Abdul Abbas seorang wakil Islam dari Lampung pada saat itu, mendukung usul supaya urusan agama ditangani Kementerian Pendidikan. Iwa Kusumasumatri, seorang nasionalis dari Jawa Barat, setuju gagasan perlunya Kementerian Agama tetapi karena pemerintah itu sifatnya nasional, agama seharusnya tidak diurus kementerian khusus.
Sementara Ki Hadjar Dewantara sendiri, sebagai tokoh pendidikan Taman Siswa dan bapak pendidikan nasional, lebih menyuukai jika urusan-urusan agama menjadi tugas dari Kementerian Dalam Negeri.
Pada tanggal 11 Nopember 1946, usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali diajukan kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) oleh K.H. Abudardiri, K.H. Saleh Suaidy, dan M. Sukoso Wirjosaputro. Dimana semuanya adalah anggota KNIP dari Karesidenan Banyumas. Dan kemudian, usulan itu mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Muwardi, Marzuki Mahdi, dan Kartosudarmo yang sama-sama sebagai anggota KNIP.
Nampaknya, usulan itu juga kembali dikemukakan pada sidang pleno BP-KNIP pada tanggal 25-28 Nopember 1945, yang bertempat di Fakultas Kedokteran UI Salemba. Wakil-wakil dari KNIP Daerah Karesidenan Banyumas dalam pemandangan umum atas keterangan pemerintah kembali mengusulkan, yakni: Supaya dalam negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya disambillalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan atau departemen-departemen lainnya, tetapi hendaknya diurus oleh suatu Kementerian Agama tersendiri.
Usul itu pun mendapatkan sambutan dan dikuatkan oleh tokoh-tokoh Islam yang hadir pada sidang KNIP pada waktu itu. Tanpa dilakukan pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohamad Hatta, yang kemudian menyatakan, jika Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada 3 januari 1946 pemerintah mengeluarkan ketetapan NO.1/S.D. yang antara lain berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Departemen Agama.
Haji Mohammad Rasjidi diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Agama RI Pertama. H.M. Rasjidi merupakan seorang ulama berlatar belakang pendidikan Islam modern dan di kemudian hari dikenal sebagai pemimpin Islam terkemuka dan tokoh Muhammadiyah. H.M. Rasjidi pada masa itu menjabat sebagai menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Sjahrir. Dalam jabatan selaku menteri negara yang menggantikan K.H.A.Wahid Hasjim, H.M. Rasjidi sudah bertugas mengurus permasalahan terkait dengan kepentingan umat Islam.

Haji Mohammad Rasjidi
Haji Mohammad Rasjidi

Adapun susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:
Sekretariat Jenderal;
  • Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
  • Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  • Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
  • Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  • Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
  • Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
  • Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
  • Inspektorat Jenderal;
  • Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  • Badan Penyelanggara Jaminan Produk Halal
Source : wikipedia.org

Previous
« Prev Post

Related Posts

11:52:00

0 komentar:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!