NADI GURU BLOG

Mahalnya Biaya Sekolah dan Program Wajib Belajar 12 Tahun Masih Dalam Rintisan

Posted by Dede Taufik on Friday, 18 March 2016

Nadi Guru - Pendidikan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan suatu bangsa. Jadi jangan pernah merasa heran, jika pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  Cara yang dilakukan pun beragam, baik melalui peningkatan mutu guru, pemberian beasiswa, perbaikan akses dan juga infrastruktur, maupun yang lainnya. Akan tetapi masih ada yang tersisa, salah satunya adalah masalah mahalnya biaya sekolah.
Sekolah gratis
Mahalnya biaya sekolah tidak dapat dihindari, khususnya di sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajatnya. Belum lagi sekolah-sekolah swasta yang cuma dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah ke atas karena biayanya yang sangat mahal. Padahal, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar (wajar) 12 tahun guna melakukan peningkatkan terhadap pendidikan masyarakat Indonesia.
"Pemerintah sudah menggagas wajib belajar 12 tahun sehingga skemanya SMA harusnya gratis. Tapi memang wajar 12 tahun itu sepertinya baru rintisan," tutur pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, M Abduhzen, seperti dilansir okezone.com.

Dijelaskan oleh Abduhzen, jika  fenomena biaya sekolah mahal yang termasuk juga pada sekolah negeri. Itu menandakan jika pemerintah tak mempunyai dalam mengelola sekolah dengan bagus supaya biayanya dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Sehingga, praktik komersialisasi pendidikan, masih ada di beberapa sekolah.
Selain itu. seharusnya dengan adanya anggaran pendidikan yang semakin meningkat. Baik di tingkat nasional maupun daerah, sekolah-sekolah, khususnya negeri bisa lebih murah bahkan lebih dari itu yaitu digratiskan. Namun tampaknya, alokasi dana yang besar itu tidak efektif untuk fungsi-fungsi substantif pendidikan.

Abduhzen juga menambahkan jika pelarangan terhadap RSBI atau Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Tidak serta-merta bisa menurunkan biaya pendidikan. Hal itu dikarenakan munculnya berbagai praktik serupa di sekolah-sekolah, yang tentunya dengan bentuk dan nama lain. Penyebabnya adalah lantaran terdapat sebuah tindak lanjut dan konsistensi dari pelarangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) itu. “Ya itu merupakan bentuk komersialisasi juga,” ujar Abduhzen.

Previous
« Prev Post

Related Posts

10:27:00

0 komentar:

Post a Comment

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!