Karena Masih Rancu, Aturan Tentang Periodisasi Kepala Sekolah Akan Direvisi

Nadi Guru - Aturan yang berkenaan dengan periodisasi kepala sekolah (Kepsek) yang tertuang Pada Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, dinilai masih rancu. Apabila hal ini dibiarkan, maka kerancuan itu akan mengakibatkan kegaduhan pada saat sistem periodisasi tersebut mulai diterapkan.
Karena Masih Rancu, Aturan Tentang Periodisasi Kepala Sekolah Akan Direvisi
Dilansir kabarpriangan.co.id, bahwa Ahmad Juhana, selaku Ketua PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Tasikmalaya, mengatakan jika Permendiknas tersebut akan direvisi.
“Permen itu akan direvisi ulang. Karena dianggap masih banyak yang rancu dan berpotensi menimbulkan kegaduhan,” kata Ahmad.
Menurutnya, hal yang mendasar pada aturan itu, akan dikaji ulang. Khususnya pada Pasal 16 yang membahasa tentang pembatasan jabatan Kepsek. Katanya, revisi ini akan rampung dalam satu bulan, sebelum akhirnya secara resmi mulai diterapkan.
Di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, idealnya periodisasi Kepsek tersebut dilakukan pada tahun 2018. Hal itu supaya adanya persiapan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memenuhi beberapa item teknis yang memang dibebankan kepada Pemda. Sementara itu, di wilayah kota dan juga kabupaten lainnya pun masalah periodisasi ini nampaknya belum juga bisa diterapkan. Hal ini, karena aturannya yang memang masih membingungkan.

Artikel Terkait

Karena Masih Rancu, Aturan Tentang Periodisasi Kepala Sekolah Akan Direvisi
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email

Berkomentarlah dengan bijak pada form di bawah ini!

loading...