Pendidikan dalam Janji Jokowi

Joko Widodo (Jokowi) secara resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, tanggal 20 Oktober 2014. Pelantikannya begitu meriah karena disambut melalui pesta rakyat di Monumen Nasional (Monas). Tentunya dengan dilantiknya presiden baru, masyarakat pun memiliki harapan baru, termasuk harapan di dunia pendidikan.

Menurut Jokowi, Pendidikan merupakan proses pembangunan karakter bangsa. Pemerintah (Negara) harus memenuhi hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 3, yakni “Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.”

Sebelum menjabat menjadi Presiden RI ke-7, Jokowi pernah berjanji untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia sebagai indikator suatu Negara maju yang mampu bersaing. Beberapa janjinya tersebut, penulis rangkum dari berbagai sumber, diantaranya: revolusi mental, Indonesia pintar, meningkatkan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan jaminan hidup guru daerah terpencil.

Revolusi mental dijadikan sebagai bentuk jawaban dalam memperbaiki karakter bangsa yang kian memprihatinkan. Masalah kekerasan fisik dan psikis, kasus pedofil, serta tindakan bulying yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Revolusi mental ini tentunya merupakan harapan bagi dunia pendidikan agar bisa mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, penerapan revolusi mental harus dimulai dari sekolah, terutama di Sekolah Dasar (SD).

  Indonesia pintar merupakan program untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mewajibkan belajar 12 tahun bebas biaya tanpa pungutan. Hal itu berawal dari keluhan masyarakat tentang biaya sekolah. Meskipun biaya sekolah memang digratiskan, tetapi masyarakat tetap mengeluh karena buku pelajaran dan seragam sekolah harus tetap dibeli. Untuk mewujudkan program Indonesia pintar ini direncanakan sekitar 400 triliun dari dana APBN.

Meningkatkan jumlah SMK. Negara-negara industri maju seperti Jepang, Korea, dan Jerman merupakan Negara yang banyak memiliki SMK. Peningkatan jumlah SMK di Indonesia merupakan salah satu hal penting, karena di SMK keterampilan dan tekhnologi bisa dibangun. Menurut Achmad Jazidie, Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud, terdapat tiga langkah untuk meningkatkan mutu SMK. Pertama, pemerintah memberikan sarana dan prasarana dengan memberikan fasilitas laboratorium dan alat-alat praktik, sehingga siswa bisa meningkatkan keterampilannya. Kedua, menyediakan guru SMK dengan jumlah memadai dan berkualitas dengan cara bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), politeknik, dan perguruan tinggi teknik. Ketiga, meningkatkan mutu dan kualitas guru dengan cara mengadakan lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Pembelajaran (KIIP) Guru SMK 2014.

Jaminan hidup guru daerah terpencil. Jokowi, sebelum menjabat menjadi Presiden RI menjanjikan akan memerhatikan guru yang bertugas di daerah terpencil. Hal itu akan dilakukannya melalui pemberian tunjangan fungsional yang memadai, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir.

Sebagai praktisi pendidikan, penulis berharap saja mudah-mudahan semua janji-janji yang pernah disampaikan oleh Jokowi bisa terealisasikan. Baik janji yang sifatnya lisan maupun janji yang tertulis, khususnya dalam dunia pendidikan. Sebab disadari maupun tidak, pendidikan merupakan garda terdepan untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas dan mampu berdaya saing.

Dengan terciptanya generasi bangsa yang berkualitas dan mampu berdaya saing, tentunya Indonesia akan menjadi sebuah negara yang dihormati dan disegani dunia. Selain itu, masyarakat yang berada di dalamnya akan hidup dalam kesejahteraan. Sehingga, tidak akan ada lagi siswa yang mengalami putus sekolah akibat terbentur oleh beban biaya sekolah, anak-anak usia sekolah yang mengamen dan mengemis di jalanan, serta mengurangi bahkan menghapuskan tindakan kriminalitas akibat kemiskinan.

Ket : Tulisan ini dibuat tanggal 29 Oktober 2014